[AURABERKAH.INFO] Jakarta - Menyambut Pilkada serentak tahun 2024, sikap masyarakat sangatlah penting dalam menentukan arah demokrasi lokal. Sikap masyarakat yang bijak dan cerdas dapat menciptakan lingkungan politik yang sehat dan demokratis. Masyarakat perlu memiliki kesadaran akan pentingnya peran serta dalam proses demokrasi. Dengan menyadari bahwa Pilkada adalah hak politik yang harus dilaksanakan dengan baik, masyarakat dapat memilih pemimpin yang benar-benar mewakili kepentingan mereka.
Menurut Anggota Komisi I DPR RI Muhaimin Iskandar dalam
acara Webinar Forum Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Ditjen IKP
Kemkominfo bekerja sama dengan DPR RI, yang bertemakan “Bijak Bermedsos Dalam
Menyambut Pilkada Serentak” Selasa, (10/09/2024).
Selain itu menurutnya, masyarakat harus mampu menyaring
informasi yang diterima dari berbagai sumber agar tidak terjebak dalam politik
identitas atau propaganda yang memecah belah. Tak hanya itu, sikap kritis dan
analitis juga diperlukan dalam menghadapi Pilkada serentak 2024. Masyarakat
harus mampu menilai kinerja calon pemimpin dari rekam jejaknya serta
kemampuannya untuk mengelola pemerintahan dengan baik.
Media sosial sudah menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat
selain untuk kepentingan komunikasi juga dipakai untuk mengakses berbagai
informasi bagi publik. Indonesia merupakan penyumbang terbesar pengguna media
sosial di dunia. Masyarakat Indonesia
merupakan konsumen terbanyak pengguna media sosial yang rentan sebagai penerima
informasi di tahun pilkada 2024 yaitu hoax dan ujaran kebencian.
Media sosial rentan disalahgunakan untuk hal negatif di
tahun Politik, berita hoax menyebar yang dijadikan konsumsi publik bisa
berdampak melahirkan polarisasi dan konflik horizontal di masyarakat. Di tahun
politik media sosial menjadi target pasar para elit politik untuk menyebarkan
hoax melalui tangan para penikmat media sosial atau yang kita sebut
"netizen", ujarnya.
Narasumber berikutnya Gun Gun Siswandi, Pegiat Literasi
Digital memaparkan bahwa, sejak Januari hingga Agustus 2024, telah ditemukan
sebanyak 1.195 isu hoaks terkait Pemilihan Presiden (Pilpres). Konten hoaks
sangat berbahaya karena berpotensi mempengaruhi kepercayaan publik terhadap
fenomena politik, terutama jelang Pilkada Serentak yang akan segera
berlangsung.
Salah satu cara untuk menghadapi semua ini adalah kita harus
mempelajari dan memahami bagaimana ciri-ciri informasi hoax tersebut agar kita
bisa memanfaatkan informasi tersebut dan kita tidak menjadi bagian dari
penyebaran berita hoaks tersebut yakni : mengidentifikasi sebuah informasi ini
dari siapa informasi itu diperoleh, sumbernya dan kredibel informasinya;
pastikan namamu sudah terdaftar di daftar pemilih tetap; cari informasi
mengenai visi, misi, program kerja dan rekam jejak calon; dan program kerja calon
tersebut sesuai dengan kebutuhan Masyarakat atau tidak, jelasnya.
Waspada terhadap berita bohong, karena berita bohong atau hoaks ini pasti disebarluaskan oleh orang orang tidak bertanggung jawab untuk mempengaruhi pemilihan kita terhadap calon calon yang akan kita pilih. Kemudian hindari perselisihan, sesuai UU No 7/2017 (jangan menghina, menghasut, memfitnah dan mengadu domba).
Karena kita sudah memasuki tahun tahun pilkada jangan lupa
untuk bijak bermedia sosial dalam menyambut pilkada serentak. Bijak, cerdas dan
bertanggung jawab dalam pemanfaatan media sosial. Memilah, memilih dan
menyeleksi informasi sebelum disebarkan. Kita adalah satu dan menyatu dalam
satu negara yaitu Indonesia. Membangun hubungan harmonis dan rukun antar
individu dan masyarakat. Mari rajut dan perkuat kembali persatuan dan
persaudaraan kita, jelasnya.
Selain itu Achmad Maulani selaku Dosen Magister Ilmu Politik
Universitas Wahid Hasyim Semarang mengatakan bahwa, dalam kehidupan politik,
kehadiran media baru telah menyodorkan fenomena baru, yaitu apa yang dikenal
sebagai demokrasi digital. Dalam banyak kasus kehadiran internet misalnya,
telah menjadi salah satu faktor determinan terhadap proses demokratisasi
politik. Pilkada serentak yang akan dihelat harus menjadi tonggak bagi tegaknya
portofolio desentralisasi secara benar di Indonesia, ujarnya.
0 Comments:
Posting Komentar