Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Pendidikan tentang toleransi dan literasi digital menjadi kunci dalam memupuk lingkungan online yang inklusif

[AURABERKAH.INFO] Depok - Toleransi adalah pondasi yang memungkinkan masyarakat multikultural seperti kita untuk hidup berdampingan dengan damai, meskipun berbeda-beda dalam keyakinan, pandangan politik, dan identitas lainnya.

Menurut Anggota Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin dalam acara Webinar Forum Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Ditjen IKP Kemkominfo bekerja sama dengan DPR RI, yang bertemakan “Pemilu: Memupuk Toleransi dalam Ruang Digital di Tahun Politik” Rabu, (24/07/2024).


Selain itu menurutnya, tahun politik sering kali menjadi masa yang menantang dalam mempertahankan nilai-nilai toleransi ini, terutama di era digital yang penuh dengan kebisingan dan polarisasi internet, dengan segala kemudahannya, sering kali menjadi medan pertempuran bagi ideologi yang berbeda, yang kadang-kadang memperkuat perpecahan daripada mempererat persatuan, ujarnya.


Pendidikan tentang toleransi dan literasi digital menjadi kunci dalam memupuk lingkungan online yang inklusif. Masyarakat perlu dilengkapi dengan keterampilan untuk mengidentifikasi berita palsu, memahami berbagai perspektif, dan berdialog dengan hormat.


Dengan meningkatkan kesadaran, mempromosikan dialog yang terbuka, dan bertindak bersama-sama, kita dapat menjadikan internet sebagai alat untuk membangun jembatan, memperkuat keberagaman, dan mendorong perubahan positif bagi masa depan yang lebih baik, jelasnya.


Selain itu, Ismail Cawidu, Akademisi UIN Syarif Hidayatullah memaparkan bahwa, teknologi informasi di design untuk memudahkan dan mensejahterakan manusia di jaman modern ini. Namun, berbagai peristiwa yang telah terjadi di dunia menunjukkan realitas bahwa teknologi informasi bisa menjadi faktor yang memicu timbulnya peristiwa yang menimbulkan korban. Salah satu faktor negatif perkembangan teknologi ini adalah intoleransi, ujarnya.


Contoh nyata intoleransi yang ada adalah banyaknya pemberitaan bernada provokasi pada suatu kelompok tertentu yang membuat masyarakat terprovokasi lalu membakar rumah ibadah. Karena adanya intoleransi dalam kemajuan teknologi ini muncul pertanyaan “Bagaimana kemajuan teknologi informasi di Indonesia dapat menjaga memelihara toleransi di tahun politik?”. Dijelaskan oleh KBBI, Toleran adalah bersifat atau bersikap tenggang rasa (menghargai, membolehkan) terhadap pendirian seseorang (pendapat atau keyakinan) yang berbeda atau bertentangan dengan diri sendiri. 


Selain itu, toleransi memiliki tiga bentuk diantaranya toleransi dalam beragama, sesuai dengan namanya, toleransi dalam beragama adalah sikap menghargai,  menghormati perbedaan agama yang ada disekitar kita, toleransi dalam politik sesuai dengan namanya, toleransi berpolitik adalah sikap saling menghormati dan menghargai pandangan politik berbeda setiap orang dan bentuk terakhir dalam bertoleransi adalah toleransi dalam berbudaya yang dasarnya adalah sikap dan perilaku saling menghargai dan menghormati perbedaan budaya yang ada antara kita dengan orang disekitar kita, jelasnya.


Dampak negatif ketika kita mempunyai sikap intoleran yaitu Intoleransi sering kali mengarah pada diskriminasi. menciptakan Prasangka Buruk kepada orang lain, merendahkan terhadap individu atau kelompok yang dianggap berbeda, mengganggu harmoni sosial, memicu konflik dengan menjadi provokator dan memicu terjadinya disintegrasi bangsa. 


Faktor munculnya intoleran adalah ada kepribadian yang susah diajak bertoleransi karena terprovokasi dengan konten kebencian, pengetahuan memutlakan, hubungan dengan kekuasaan, dan orang-orang merasa paling benar. Orang memiliki toleran yang tinggi biasanya bisa melihat banyak perbedaan yang ada di jaman ini. Orang yang memiliki toleran yang tinggi mendukung kebebasan dan menciptakan rasa aman pada orang lain.


Oleh karena itu, waspadai konten yang berpotensi menimbulkan ancaman persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan menjelekkan suku- adat istiadat, konten agama & kepercayaan, ras/ etnis, politik, sosial dan ekonomi. Sebarkan konten positif budayakan dan tanamkan jiwa toleransi sesama anak bangsa.


Narasumber lainnya Aditya Batara Gunawan, Akademisi dan Pengamat Sospol menjelaskan bahwa, dalam konteks sosial, intoleransi dapat dimaknai sebagai sikap atau perilaku yang tidak menunjukkan toleransi terhadap seseorang/kelompok orang karena kepercayaannya, budayanya, atau ciri fisiknya, ujarnya.


Riset Aliansi Jurnalis Independen Indonesia dan tim peneliti Monash University memantau percakapan dalam tiga platform media sosial teratas di Indonesia sepanjang 1 September 2023 hingga Januari 2024. Bentuk-bentuk ujaran kebencian diantaranya : Serangan terhadap identitas: 123.968, Hinaan: 104.664, Kata-kata kotor: 42.267, Ancaman/hasutan: 39.153, Seksual/vulgar: 3.528, dan lainnya 5.665 teks.


Selain itu, intoleransi di dunia digital berbahaya karena mendorong kebencian permusuhan antar kelompok Masyarakat. Dalam konteks tahun politik/pemilu meningkatkan potensi kekerasan dan memperlemah solidaritas dan ketahanan bangsa. Oleh karena itu, jika menemukan konten yang memuat kebencian atau provokasi laporkan konten intoleran /ujaran kebencian ke: aduankonten.id, jelasnya.

Prinsip dasar etika digital harus kita terapkan dalam bermedia digital

[AURABERKAH.INFO] Depok - Ditengah gejolak perubahan politik dan dinamika sosial yang semakin kompleks kita dihadapkan pada tantangan besar dalam menjaga integritas pada ruang digital. Saat ini, tahun politik sarat dengan opini dan pertukaran informasi mencapai puncaknya.

Menurut Anggota Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin dalam acara Webinar Forum Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Ditjen IKP Kemkominfo bekerja sama dengan DPR RI, yang bertemakan “Memperkuat Etika Dan Keamanan Digital Di Tahun Politik” Selasa, (23/07/2024).


Selain itu menurutnya, di era digital ini dinamika politik ini diperparah oleh penyebaran hoax propaganda dan serangan siber yang dapat mengancam keamanan dan stabilitas masyarakat. Berkaca pada kasus tersebut ada beberapa hal yang bisa tekankan bersama adalah ditengah persaingan politik yang sengit kita perlu meningkatkan dan menjunjung tinggi etika dalam berinteraksi dan berkomunikasi di dunia maya. Etika digital tidak hanya mencakup cara kita berkomunikasi secara online tetapi juga bagaimana kita menanggapi informasi yang diterima dan bagaimana kita menghormati pandangan dan privasi orang lain, ujarnya.


Edukasi tentang keamanan digital perlu ditingkatkan secara signifikan. Masyarakat harus diberdayakan dengan pengetahuan untuk mengidentifikasi berita palsu, mendeteksi serangan siber dan memahami konsekuensi dari berbagai informasi yang tidak terverifikasi secara akurat. Mengatasi tantangan etika dan keamanan digital memerlukan kerjasama lintas lembaga termasuk Pemerintah dan masyarakat sipil. Regulasi yang tepat dan bijaksana juga diperlukan untuk menjaga keadilan, keamanan dan keterbukaan dalam komunikasi digital. Regulasi harus melindungi kebebasan berekspresi dan penyebaran konten yang merugikan dan tidak etis.


Oleh karena itu, dengan meningkatkan kesadaran dan mempromosikan etika dalam perilaku online dan bekerjasama untuk menghadapi serangan siber, kita dapat menjaga integritas demokrasi dan keadilan dalam proses politik. Dengan memiliki kesempatan dan pondasi yang kuat untuk masa depan digital yang lebih aman dan etis, jelasnya.


Selain itu, Rosarita Niken Widiastuti, Pegiat Literasi Digital memaparkan bahwa, di tengah tahun politik, peran etika dan keamanan digital semakin penting. Tantangan baru muncul akibat derasnya arus informasi dan aktivitas digital yang ada. Prinsip dasar etika digital harus kita terapkan dalam bermedia digital. Kejujuran dan Integritas itu perlu karena dapat menghindarkan kita dari penyebaran informasi palsu atau menyesatkan, ujarnya.


Menyadari dampak dari setiap tindakan kita di dunia digital, bersikap jujur dan bertanggung jawab atas konten yang dibagikan. Menghormati privasi orang lain, tidak menyebarkan informasi pribadi tanpa izin, dan menghargai pendapat orang lain. Relevansi etika dan keamanan digital di tahun politik ini harus memastikan informasi politik yang disebarluaskan akurat dan bertanggung jawab. Memastikan kampanye digital dilakukan secara etis dan bertanggung jawab. Hindari penggunaan data pribadi untuk kepentingan politik. Pastikan partisipasi politik dilakukan secara aman dan bertanggung jawab.


Pemerintah berperan dalam regulasi Penerapan Etika Digital. Peraturan dan kebijakan tersebut menerbitkan peraturan dan kebijakan yang mengatur etika dan keamanan digital di ruang public termasuk media sosial dan platform online. Mengembangkan Literasi Digital dengan memfasilitasi program edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan literasi digital Masyarakat, khususnya dalam hal etika dan keamanan digital.


Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran etika dan keamanan digital termasuk penyebaran hoaks, kebencian dan pelanggaran pribadi. Pemerintah juga bekerjasama dengan platform digital dan Perusahaan teknologi untuk membangun sistem keamanan dan etika yang lebih kuat. Peran individu dalam penerapan etika digital harus bersikap kritis, bertanggung jawab, menghormati privasi dan bersikap sopan. Penyebaran hoaks, ujaran kebencian, pelanggaran privasi dan kejahatan siber menjadi tantangan etika digital di era sekarang ini. Pentingnya etika dan keamanan digital dapat mencegah kerugian, menjaga demokrasi, membangun kepercayaan diantara pengguna internet dan membangun Masyarakat digital sehat, jelasnya.


Narasumber lainnya, Yudha Kurniawan, Akademisi Universitas Bakrie mengatakan bahwa, mengedepankan etika media sosial itu harus menggunakan kalimat yang baik dalam komunikasi. Hindari penyebaran SARA, pornografi dan provokasi kekerasan. Periksa kebenaran berita dengan membandingkan sumber  yang valid, tidak mengumbar informasi pribadi dan hargai hasil karya orang lain, ujarnya.


Disinggung mengapa data pribadi harus dilindungi dalam tahun politik ini, agar terhindar dari intimidasi online. Mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, menghindari potensi pencemaran nama baik, mencegah upaya pencurian data pribadi dan menjamin hak kendali atas data pribadi. 


Oleh karena itu, untuk melindungi data pribadi kita, kita harus rutin mengganti password semua media sosial maupun handphone kita. Lakukanlah verifikasi dua Langkah, cermat dalam menggunakan wifi public, update berkala antivirus dan hindari tautan asing yang tidak aman, jelasnya.


Salah satu ancaman atau penyalahgunaan internet adalah radikalisme

[AURABERKAH.INFO] Depok - Fenomena yang merambah ke dunia maya mempengaruhi cara kita berkomunikasi dan berinteraksi dan membentuk opini. Menurut Anggota Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin dalam acara Webinar Forum Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Ditjen IKP Kemenkominfo bekerja sama dengan DPR RI, yang bertemakan "Bela Negara: Tangkal Radikalisme di Ruang Digital" Senin, (22/07/2024).


Selain itu menurutnya, radikalisme tidak lagi terbatas pada lingkungan fisik tetapi bertambah masuk ke dalam ruang-ruang digital dengan cepat dan luas. Fenomena ini memanfaatkan kecepatan dan jangkauan internet untuk menyebarluaskan pesan-pesan yang berbahaya pada khalayak yang luas, ujarnya


Berikut beberapa poin yang bisa kita timbang dalam upaya untuk menangkal radikalisme di ruang digital. Pertama pendidikan menjadi kunci utama menangkal radikalisme, kedua tantangan radikalisme di ruang digital memerlukan respon yang terkoordinasi dan dari berbagai pihak, ketiga perlu adanya upaya untuk memperkuat rangkap hukum yang mengatur ruang digital serta meningkatkan hukum terhadap konten – konten yang mempromosikan radikalisme atau ekstrimisme, keempat pentingnya penguatan etika dan tanggung jawab digital, dan yang kelima pengembangan konten alternatif sebagai respon terhadap propaganda radikal yang menawarkan perspektif-perspektif inklusif dan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, jelasnya.


Selain itu, Gun Gun Siswadi, Pegiat Literasi Digital memaparkan bahwa, Salah satu ancaman atau penyalahgunaan internet adalah radikalisme. Radikalisme adalah Paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau Drastis (KBBI). Penyebaran konten radikalisme terorisme di media sosial berupa ujaran kebencian dan permusuhan terhadap kelompok lain, ajakan bergabung dalam suatu kelompok, dakwah berisi doktrinasi radikal, pemahaman ideologi yang berbahaya dan ajaran penerapan agama yang ekstrim, ujarnya.


Pemerintah melalui Kemenkominfo melakukan pemutusan akses konten radikalisme selama bulan Juli 2023 hingga Maret 2024 untuk mencegah penyebaran kebencian yang dapat menyebabkan perpecahan. Pemutusan konten-konten tersebut berupa foto, video dan gambar. Di tengah derasnya gelombang globalisasi dan digitalisasi, pemerintah membuat Program Bela Negara untuk pembangunan karakter dan moral bangsa Indonesia. Bela negara merupakan program yang memprioritas penggemblengan sikap dan kesadaran untuk menjaga eksistensi NKRI. Bela negara berbeda dengan Wajib Militer meskipun dasarnya sama. Konsep induk keduanya adalah melindungi eksistensi negara.


Selain itu, bela negara lebih menekankan pada sikap dan kesadaran untuk menjaga eksistensi suatu bangsa. Program Bela Negara memberikan kontribusi signifikan dalam membangun moralitas dan karakter generasi muda dalam menghadapi tantangan zaman.

Adapun nilai-nilai dasar bela negara yang terkandung adalah cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban bagi bangsa dan negara dan memiliki kemampuan awal bela negara. Jika kita melihat konten yang terindikasi terorisme antisipasi penyebaran konten radikalisme yang bisa dilakukan adalah melakukan patroli siber dengan mesin Pengais konten negatif (AIS).


Oleh karena itu, mengedukasi dan meningkatkan kewaspadaan Masyarakat dalam menerima pesan keagamaan serta meningkatkan literasi digital Masyarakat tentang bijak dan cerdas dalam berinternet. Himbauan Masyarakat untuk menangkal radikalisme di ruang digital adalah mewaspadai konten yang mengandung ujaran kebencian, cek fakta informasi yang diterima, pilih sumber belajar agama dengan bijak dan laporkan konten yang mengandung radikalisme, jelasnya.


Narasumber lainnya, Yudha Kurniawan, Akademisi Universitas Bakrie menjelaskan bahwa, radikalisme adalah paham atau ideologi yang menginginkan perubahan tatanan sosial dan politik yang sudah mapan. Ciri – ciri radikalisme dijelaskan sebagai berikut: mengklaim kebenaran tunggal ; menggunakan cara-cara kekerasan ; tertutup dengan Masyarakat ; politik ; mudah mengkafirkan orang lain ; dan mengutamakan ibadah secara penampilan dan jihadis, ujarnya


Selain itu, media penyebaran paham radikalisme yang sering dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan personal melalui forum diskusi, media publikasi dan internet (web dan facebook). Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melakukan take down terhadap 174 akun dan konten yang terindikasi mengandung indoktrinasi serta penyebaran paham radikalisme di media sosial selama periode Juli – Agustus 2023. Narasi – narasi dan doktrinisasi dari kelompok tertentu dalam beberapa media sosial digunakan kelompok teror untuk berkomunikasi dan menyebarkan pesan penggalan (pengumpulan) dana (donasi) kepada Masyarakat luas, baik dari dalam maupun luar negeri. (PPATK, 2019) Irjen Pol. Boy Rafli Amar, Ka BNPT memaparkan mereka (teroris) banyak menyebarkan narasi radikalisme di berbagai platform digital. Menggelar pertemuan – pertemuan, menyebarkan pesan secara virtual.


Oleh karena itu, ketika kita melihat konten yang terindikasi terorisme maupun radikalisme kita bisa mencegahnya dengan cara memperhatikan kredibilitas website, apakah info dari web tersebut bisa dibandingkan dengan web yang lainnya. Diskusikan dengan orang sekitar atau mendiskusikan dengan keluarga agar bisa memberikan bandingan informasi yang diterima. Manfaatkanlah portal-portal yang menyediakan wadah untuk melaporkan indikasi-indikasi radikalisme yang disediakan Kemenkominfo dan BNPT, jelasnya.


E-commerce , marketplace dan fintech telah menjadi penggerak bagi ekonomi digital di Indonesia

[AURABERKAH.INFO] Jakarta - Keadaan internet sudah menjadi kebutuhan primer daripada tersiar pada dunia digital dimana hal ini terbukti dimana jumlah ponsel yang dimiliki masyarakat Indonesia lebih banyak daripada populasi itu sendiri.


Menurut Anggota Komisi I DPR RI Muhaimin Iskandar dalam acara Webinar Forum Gen Posting yang diselenggarakan oleh Ditjen IKP Kemkominfo bekerja sama dengan DPR RI, yang bertemakan "UMKM NAIK KELAS : Pemanfaatan Teknologi Komunikasi Untuk Pengembangan Usaha UMKM". Senin (10/06/2024).


Selain itu menurutnya, Masyarakat Indonesia menggunakan internet dengan sebisa mungkin secara baik dan bijak. Kominfo adalah pemangku government public relation sehingga yang dilakukan adalah literasi, kampanye program prioritas pemerintah. Agar UMKM bisa naik kelas maka harus memiliki legalitas usaha, memanfaatkan teknologi digital dalam berbisnis dan inovasi, ujarnya.


Berbagai langkah dilakukan pemerintah untuk mendorong para pelaku usaha terutama UMKM agar go digital dan memanfaatkan aplikasi online sehingga usaha akan semakin luas dan berkembang pesat. 


Selain itu UMKM harus memiliki bekal cukup untuk menyongsong derasnya perkembangan dunia digital. Aplikasi marketplace sebagai pasar online menjadi yang utama, disamping berbagai aplikasi lainnya yang membuat proses bisnis berjalan makin efektif dan efisien, jelasnya.


Narasumber lainnya Rulli Nasrullah selaku Akademis / Pegiat Literasi Digital, menjelaskan bahwa bagaimana masyarakat di era digital menjadi prosumer, yaitu antara lain karena pengalaman pribadi mengkonsumsi, rekomendasi dari medsos, algoritma jejak digital, viral trending topic, sosmed ads.


Indonesia memang mengejar online boarding sehingga memaksa bisnis harus paralel antara offline dan online sehingga UMKM  bisa menyongsong dunia digital. Selain itu, aplikasi online membuat marketing menjadi lebih berwarna. Konsep online shopping yang bisa diakses dari mobile phone menjadi lebih diminati untuk menarik konsumen. Upaya digitalisasi dapat meningkatkan daya saing dan jangkauan pasar lebih luas. Agar UMKM bisa bersaing secara global, maka UMKm harus memiliki beberapa hal antara lain:

meningkatkan perencanaan dan operasional secara global sehingga UMKM membutuhkan investasi, ujarnya.


Selain itu, UMKM harus memiliki position yang baik agar bisa bersaing dengan negara lain. Jika ini tidak dilakukan maka UMKM tidak akan pernah bisa naik kelas. Sedang terkait dengan pemasaran, di dunia digital UMKM menggunakan sosial media, sedangkan sisanya melalui marketplace sangat kecil sekali UMKM yang menggunakan website mandiri. Hal ini dikarena mudahnya penggunaan dan harganya murah, selain itu mudahnya komunikasi antara penyedia dan konsumen. Namun harus memperhatikan tampilan dan konten untuk sosial media untuk itu diperlukan pengetahuan tentang literasi tentang sosial media sehingga mampu meningkatkan kepercayaan terhadap produk. Hal ini dikarenakan masyarakat yang sudah percaya maka itulah yang akan dibeli. Daya cakup sosial media sangat luas sehingga bisa memberikan informasi secara massive baik dari dalam maupun luar negeri, jelasnya.


Selain itu Achmad Maulani selaku Direktur Institute Kebangsaan memaparkan bahwa, UMKM DAN MEDIA DIGITAL; Transformasi, Kolaborasi dan Inovasi. Media digital seperti pisau bermata dua, membawa berkah sekaligus malapetaka. Tergantung cara kita memanfaatkannya. Saat ini tidak bisa dibantah bahwa kegiatan ekonomi berbasis sharing/platform economy, khususnya e-commerce , marketplace dan fintech yang telah menjadi penggerak bagi ekonomi digital di Indonesia, ujarnya.


UMKM perlu memahami digitalisasi sebagai kunci untuk meningkatkan daya saing dan jangkauan pasar dimana teknologi informasi of Things. Perubahan teknologi membutuhkan adaptasi dan UMKM yang tidak adaptif bisa kehilangan daya saing. Tantangan utama seperti akses modal, SDM, dan perubahan dalam praktik bisnis. 


Selain itu, UMKM harus mempersiapkan diri dengan meningkatkan kemampuan perencanaan, operasional dan adaptasi standar global. Tantangan seperti akses modal dan manajemen SDM perlu diperhatikan. UMKM di sektor makanan dan minuman menjadi salah satu sektor yang paling ingin adaptasi teknologi digital. 


Mayoritas pelaku UMKM menggunakan sosial media dan marketplace sebagai media pemasaran utama. Tingginya penggunaan sosial media karena mudah, murah dan interaktif. Saat ini berbagai macam kebutuhan manusia telah banyak menerapkan dukungan internet dan dunia digital sebagai wahana interaksi dan transaksional sehingga jarak, lokasi dan waktu tidak lagi jadi penghalang. Rekomendasi bagi pemerintah pertama adalah dukungan keuangan dan akses modal, kedua program literasi masyarakat, ketiga pengembangan infrastruktur digital dan keempat kemitraan dengan industri teknologi. Sedang bagi UMKM adalah harus melakukan adaptasi terhadap teknologi, penguatan manajemen dan perencanaan, investasi pada sumber daya manusia, inovasi dan diferensiasi produk, posisikan UMKM secara global, jelasnya.


Tantangan pembangunan jaringan telekomunikasi berat karena luasnya negara

[AURABERKAH.INFO] Jakarta - Banyak UMKM yang masih tradisional. Sedangkan UMKM selalu ikut peran serta dalam setiap kegiatan. Agar produk UMKM bisa lebih dikenal maka harus bisa mengikuti perkembangan jaman.

Menurut Anggota DPR RI Dapil Jambi, H. A. Bakri, dalam acara Webinar Forum Digitalk yang diselenggarakan oleh Ditjen IKP Kemkominfo bekerja sama dengan DPR RI, yang bertemakan "Infrastruktur Dan Teknologi Komunikasi Sebagai Sarana Pengembangan UMKM” Sabtu (27/04/2024).


Dengan ini harapannya produk - produk dari provinsi Jambi bisa digandeng oleh pengusaha pengusaha besar. Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah terus melakukan peningkatan infrastruktur sebagai sarana pengembangan teknologi digital guna kemajuan UMKM, ujarnya.


Narasumber lainnya Ismail Cawidu memaparkan bahwa, pada intinya harus mendukung kehidupan ekonomi dan menjunjung tinggi etika. Tantangannya adalah pembangunan jaringan telekomunikasi berat karena luasnya negara, ujarnya.


Alasan UMKM harus GO DIGITAL karena lebih murah, efisien dan pasar lebih luas jualan UMKM di online. Jaringan internet sudah menembus batas. Aplikasi juga banyak yang ditawarkan. Aplikasi - aplikasi ini sebagai infrastruktur UMKM. Selainitu aktifkan medsos, harus continue posting, rawat jaringan pertemanan, jangan posting hal hal yang negatif.


Selain itu menurutnya, ada BAKTI KOMINFO sebagai penyedia jaringan infrastruktur. Namun mirisnya jaringan internet sering digunakan untuk hal hal negatif seperti menyebarkan hoax yang merugikan masyarakat karena tidak digunakan untuk hal hal produktif. UMKM harus menggunakan platform digital agar tumbuh menjadi bisnis yang lebih besar, jelasnya.


Selain itu, Masnur Hasrat menjelaskan bahwa, fokus ke digitalisasi UMKM, dimana Pemerintah telah menggalakkan 30 juta UMKM mulai beralih ke digital di tahun 2024. Teknologi digital membuka peluang UMKM untuk memperluas jangkauan produk melalui e-commerce. Selain itu catatan transaksi bisa dilakukan memakai sistem akuntansi digital. Dengan cloud maka aktivitas bisa dipantau secara real time, sehingga pelangan mudah untuk memberi masukan secara cepat, dan pengusaha akan melayani pun dengan lebih cepat, ujarnya.


Selain itu dengan adanya digitalisasi e-commerce, maka pengusaha UMKM tidak perlu memiliki toko fisik. Apalagi kecenderungan saat ini bahwa masyarakat lebih menyukai belanja secara online. Terlebih beberapa tahun lalu UMKM terdampak Covid 19, maka pemanfaatan teknologi digital menjadi semakin diperlukan oleh masyarakat, dimana untuk jual beli maupun transaksi bisnis tidak perlu tatap muka/ bertemu langsung, jelasnya.


Potensi pariwisata Jambi harus benar-benar disiapkan dan dibarengi dengan infrastruktur digitalnya

[AURABERKAH.INFO] Jakarta - Jambi sebenarnya memiliki banyak daerah tujuan wisata, misalnya Gunung Kerinci, Sungai Batanghari yang merupakan sungai terpanjang di Indonesia, Geopark Merangin, Candi Muara Jambi, Hutan Mangrove di Tanjung Jabung Barat dan lain lain. Semua harus dirawat dan dikembangkan agar terkenal keluar daerah.

Menurut Anggota DPR RI Dapil Jambi, H. A. Bakri, dalam acara Webinar Gen Posting yang diselenggarakan oleh Ditjen IKP Kemkominfo bekerja sama dengan DPR RI, yang bertemakan "Infrastruktur Sebagai Sarana Pendukung Destinasi Pariwisata” Jumat (26/04/2024).


Narasumber lainnya Faizal memaparkan bahwa infrastruktur yang dimaksud adalah ketersediaan sarana dan prasarana penunjang, seperti kendaraan, jalan jembatan. Unsur penting pengembangan pariwisata adalah melalui penyediaan infrastruktur. Misalnya penyediaan air bersih, transportasi, sistem limbah, telekomunikasi, listrik, fasum fasos, ujarnya.


Sarana prasarana diperlukan karena merupakan kebutuhan dasar yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan pariwisata sangat bergantung pada perkembangan infrastruktur  yang tersedia. Peran infrastruktur sangat penting karena dapat mendorong perkembangan sektor pariwisata, jelasnya.


Selain itu, Gun Gun Siswadi mengatakan bahwa, 80 persen penduduk Indonesia adalah pengguna internet. Seluruh aktivitas sudah mayoritas menggunakan internet. PR kedepan adalah bagaimana meningkatkan peran masyarakat agar menggunakan internet lebih optimal, ujarnya.


Menurutnya, untuk pariwisata harus ditentukan dulu targetnya, sehingga strategi promosi akan tepat. Misal gen baby boomer dengan facebook. Potensi pariwisata Jambi harus benar benar disiapkan dan dibarengi dengan infrastruktur digitalnya. Masyarakat harus diedukasi dari awal, jelasnya.

Pemindahan Ibu Kota ke IKN diharap berdampak positif dan signifikan bagi masyarakat

[AURABERKAH.INFO] Jakarta - IKN adalah salah satu proyek strategis nasional yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. Dan rencananya akan diresmikan tanggal 17 Agustus 2024 nanti.

Menurut Anggota DPR RI Dapil Jambi, H. A. Bakri, dalam acara Webinar Creative Talk Pojok Literasi yang diselenggarakan oleh Ditjen IKP Kemkominfo bekerja sama dengan DPR RI, yang bertemakan "IKN (Ibu Kota Nusantara)” Kamis (25/04/2024).


Selain itu menurutnya, alasan pemindahan ke IKN adalah untuk menyeimbangkan distribusi ekonomi dan populasi yang tadinya fokus hanya di Jawa. Nantinya Jakarta akan dijadikan pusat bisnis, pariwisata dan ekonomi. Sedangkan IKN dijadikan pusat administrasi negara, ujarnya.


Pemindahan ke IKN diharap berdampak positif dan signifikan bagi masyarakat, dari peningkatan kesejahteraan hingga keseimbangan ekonomi dan infrastruktur, jelasnya.


Narasumber lainnya Wawan Puji Siswanto memaparkan bahwa, lebih banyak menceritakan pengalamannya sebagai tenaga ahli bangunan dan konten kreator di bidang infrastruktur. Dan saat ini kebetulan sedang menangani proyek di IKN. Menurutnya, masyarakat IKN itu multikultur dan ramah kepada para pendatang.


Setiap pembangunan selalu diiringi dampak positif maupun negatif. Serta pro kontra. Sesuatu yang wajar dalam kehidupan berbangsa. Pilihannya adalah melihat dari kacamata lebah, atau dari kacamata lalat, jelasnya


Selain itu Sri Haryo Pamungkas menjelaskan bahwa, IKN memunculkan banyak diskusi diruang online maupun offline dengan topik beragam, dari isu ekonomi budaya lingkungan hingga anak muda, dimana generasi muda terbelah dalam melihat keberhasilan proyek IKN.


Tantangannya pun beragam, dimulai dari perlunya investasi, peningkatan persaingan global, hingga inklusi digital yang harus merata.


Selain menciptakan lapangan  kerja baru, IKN juga meningkatkan kualitas hidup, juga memperkuat kolaborasi lintas sektor dan disiplin ilmu, jelasnya.