[AURABERKAH.INFO] Jakarta - Program pengentasan kemiskinan merupakan program sistematis dari pemerintah pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan derajat masyarakat. Pengentasan kemiskinan dibagi dua hal besar yaitu melindungi keluarga yang mengalami kemiskinan sementara dan kedua adalah kemiskinan kronis dengan mencegah kemiskinan baru. Dituangkan dalam tiga program yang diarahkan oleh penduduk miskin, yaitu penyediaan kebutuhan pokok, menyeimbangkan harga dan program berkelanjutan.
.jpeg)
Menurut Anggota Komisi I DPR RI, H. Subarna, dalam acara Webinar Forum Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Ditjen IKP Kominfo bekerja sama dengan Komisi I DPR RI, yang bertemakan "Pengentasan Kemiskinan" Sabtu (20/01/2024).
Selain itu menurutnya, negara menyusun dan membuat pedomana yang diikuti oleh masyarakat, kedua adalah penyelenggara berdasarkan kebijakan berdasarkan analisis data yang ilmiah dimana harus menyusun dan menata pedomana yang diterima oleh masyarakat, menyelenggaraan yang disempurnakan. Keempat adalah perencanaan dengan mobilitas sosial dengan berbagai konsep dan ideologi yang sudah ditanam, ujarnya.
Cara mengatasi kemiskinan adalah melakukan pembaruan data penduduk, mengintegrasi bansos, memberikan insentif di bidang tertentu, pengelolaan APBN dengan cermat. Banyak dampak negatif dari kemiskinan yaitu berupa meningkatkan kriminalitas di suatu daerah, angka kematian semakin meningkat, akses mendapat pendidikan menjadi tertutup, meningkat angka pengangguran, konflik akan meningkat, jelasnya.
Narasumber lainnya Lida Noor Meitania, PIC Produksi Konten dan Diseminasi Informasi Ditjen IK, memaparkan bahwa kemiskinan tidak hanya masalah individu, namun juga merupakan masalah dalam berbangsa dan bernegara. Hak untuk hidup layak dalam banyak konvensi HAM di seluruh dunia. Mengakhiri kemiskinan merupakan salah satu tujuan dalam penting, untuk itu Presiden RI berusaha untuk mengurangi target kemiskinan sampai 4% pada tahun 2024. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah intervensi untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim karena pengentasan kemiskinan melakukan pemetaaan holistik oleh karena itu perlu kerjasama semua pihak dalam menghadapi tantangan ini, ujarnya.
Beberapa strategi adalah pengeluaran beban masyarakat, peningkatan pendapatan dan sumber daya masyarakat dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan. Presiden RI mengatakan kemiskinan ekstrim pada Maret 2023 turun sekitar 1,90%. Kemiskinan ekstrim berkaitan dengan stunting di Indonesia. Kominfo bertugas untuk mendesiminasi program dan kebijakan pemerintah, jelasnya.
Selain itu menurut Irwan Suryanto, Kepala Unit dan Advokasi TNP2K, mengatakan bahwa angka kemiskinan di Indonesia adalah turun stagnan dimana pada covid-19 angka ini melebar lagi. Di tahun 2023 angka kemiskinan ekstrim sudah berkurang jauh karena angka semakin sedikit maka perlu menemukan siapa sebenarnya yang miskin, ujarnya.
Laju pertumbuhan konsumsi kelompok miskin (50% terbawah) melambat selama pandemi, sementra pertumbuhan konsumsif positif yang masih terjadi dimungkinan karena program bantuan sosial yang diberikan kepada pemerintah kepada kelompok bawah semasa pandemi Covid-19. Bantuan sosial terbuka menahan laju angka kemiskinan di Indonesia dimana tren penurunan angka kemiskinan ekstrim saat ini berlanjut, target 0% akan sulit dicapai di 2024, maka diperlukan upaya khusus untuk mencapai target tersebut.
Selain itu menurutnya, terdapat berbagai upaya pengentasan kemiskinan dalam lima tahun terakhir dilakukan melalui 1. perluasan bantuan sosial; 2. inovasi program peningkatan pendapatan melalui active labour market policy; 3. mobilisasi perlindungan sosial di masa pandemi covid-19; dan 4. mempertahankan angka kemiskinan di bawah 10%. Tahun 2023, 3 provinsi di Jawa memiliki jumlah penduduk miskin terbesar (Jateng, Jabar dan Jatim), dan 3 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi (Papua, Papua Barat dan NTT).
Tantangan pertama adalah perbaikan akurasi penasasaran untuk program perlindungan sosial dengan mengurangi rumah tangga exclusion error. Tantangan kedua adalah komplementaritas program Banson masih menjadi tantangan. Tantangan ketiga adalah ketepatan jumlah dan waktu salur bansos masih belum sempurna. Tantangan keempat adalah konsentrasi kemiskinan ada di pedesaan. Tantangan ke lima adalah anggaran program pemberdayaan ekonomi belum optimal dimobilisasi untuk pengentasan kemiskinan, jelasnya.
Narasumber berikutnya Rinda Amalia, Pegiat Sosial dan Akademisi menjelaskan bahwa, kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
Selain itu menurutnya, kesetaraan dan keadilan gender merupakan bagian dari penegakan hak-hak asasi manusia yang menjadi pembahasan khusus dalam forum-forum internasional sejak tahun 1980-an. Perhatian dunia semakin meningkat terhadap kesetaraan gender sebagai bagian penting dalam mencapai kesejahteraan dan keberhasilan pembangunan. Perencanaan sebagai reformasi sosial (social reform), perencanaan sebagai analisis kebijakan (policy analysis). Perencanaan sebagai pembelajaran sosial (social learning), perencanaan serta pelaksanaan pembangunan dijalankan bersama-sama dengan masyarakat dengan bimbingan dari ahli perencanaan sebagai mobilisasi sosial (social mobilization), ujarnya.
Strategi pengentasan kemiskinan harus dilakukan dengan jalan membuat kebijakan dan program intervensi untuk membantu kaum miskin, khususnya perempuan miskin, mengatasi persoalan-persoalan yang mereka hadapi dalam prioritas program di atas. Oleh karena itu, strategi dan program pengentasan kemiskinan harus responsif gender, yakni merumuskan kebijakan-kebijakan yang merespon pada dimensi-dimensi gender dalam kemiskinan, jelasnya.
0 Comments:
Posting Komentar