[AURABERKAH.INFO] Depok - Masyarakat Indonesia berada pada era digital dimana aspek kehidupan tidak terlepas dari penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Karenanya, terjadi pergeseran pola pikir, pola sikap dan pola tindak masyarakat dalam akses dan didistribusikan informasi.
Menurut Anggota Komisi I DPR RI, Hasbi Anshory, dalam acara Webinar Forum Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Ditjen IKP Kominfo bekerja sama dengan Komisi I DPR RI, yang bertemakan "Demokrasi Sehat di Ruang Digital” Rabu (24/01/2024).
Selain itu menurutnya, masyarakat Indonesia akan semakin mudah dalam mengakses informasi melalui berbagai platform teknologi digital yang menawarkan berbagai fitur dari media komunikatif yang kian interaktif. Demokrasi digital menimbulkan tantangan baru bagi negara dan pemerintah untuk menghadapi perubahan politik yang berkembang dengan pesat, ujarnya.
Dengan partisipasi politik yang digital, kecepatan dan luasnya peredaran informasi memungkinkan masyarakat untuk proses politik. Namun, dibalik potensi positif ini, ada potensi resiko seperti membahayakan manipulasi elektronik yang dapat merusak integritas dan kualitas diskusi publik. Kesadaran literasi digital dan krisis menjadi kunci untuk mengatasi tantangan disorganisasi dan polarisasi opini politik di era digital. Warga harus dilatih untuk mengembangkan pemahaman yang kritis terhadap informasi publik yang mereka temui di platform digital. Kemampuan untuk melatih informasi yang valid dari hoax dan berbagai bentuk diinspornasi lainnya penting dalam partisipasi politik dapat berjalan lebih baik, jelasnya.
Selain itu, Ismail Cawidu, Akademisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, memaparkan bahwa, kebebasan berkomunikasi dimanfaatkan untuk menyampaikan pendapat, membuat konten, menyebar informasi dan seterusnya jangan sebebas-bebasnya ini sesuai dengan jaminan kebebasan berkomunikasi yang terdapat pada pasal 28F UUD 1945. Dampak interferensi menimbulkan keresahan antara warga yang mampu menimbulkan permusuhan digital yang berpotensi terjadinya permusuhan fisik. Akibatnya adalah disharmoni bangsa, menyuburkan fitnah, menciptakan kebencian sosial dan keretakan pergaulan wara bahkan memutuskan tali persaudaraan, ujarnya.
Demokrasi digital adalah serangkaian upaya untuk menerapkan demokrasi tanpa batasan ruang, waktu atau kondisi fisik dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta CMC. Demokrasi digital menggabungkan demokrasi partisipatif dan demokrasi perwakilan, mentransfer kekuasaan rakyat ke dalam, ICT. Perkembangan pesat interaksi antara dunia maya dan kebijakan sosial menjadi fokus dalam pemahaman demokrasi digital.
Secara teoritis dan praktis, demokrasi digital menjelaskan bahwa dampak ICT pada demokrasi dan proses politik. ICT berperan penting dalam memperkuat demokrasi berbasis jaringan komunitas. Para ahli meyakini bahwa ICT memiliki potensi untuk mendorong perkembangan demokrasi dan menciptakan lompatan kualitatif dalam konteks demokrasi politik, jelasnya.
Narasumber lainnya, Hapsa, Akademisi, mengatakan bahwa, media sosial telah merevolusi proses demokrasi dengan menyediakan platform untuk komunikasi dan keterlibatan instan dimana penyebaran informasi melalui media sosial dapat sangat mempengaruhi opini publik dan membentuk wacana politik. Media sosial memungkinkan mobilitas individu dan komunitas yang mengarah pada peningkatan partisipasi dalam pemilu dan aktivisme. Namun sayangnya munculnya berita palsu dan gelembung filter menimbulkan tantangan keandalan dan keberagaman informasi online, ujarnya.
Demokrasi yang sehat menjamin kesempatan dan keterwakilan yang setara bagi seluruh warga negara. Hal ini mendorong transportasi, akuntabilitas dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Dimana di ruang digital demokrasi sehat melibatkan perlindungan terhadap misinformasi dan manipulasi online. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kepercayaan, kesopanan dan dialog yang bermakna dalam diskusi publik online, jelasnya.
0 Comments:
Posting Komentar